Jakarta – Lahan yang terus menipis membuat rumah di kompleks berimpitan. Akibatnya, muncul masalah sosial, salah satunya parkir dan fasilitas umum.Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya: Dear team detik’s Advocates Selamat pagi Perkenalkan saya Fahmi, dari Bambu Apus, Jakarta Timur. Bagaimana menyikapi

Ulasan:Terimakasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Dari pertanyaan dan fakta yang dikemukakan secara singkat, dapat dilihat dugaan kuat pihak yang melanggar aturan adalah pihak pengendara sepeda motor, dikarenakan mengendarai motornya dengan melawan arah (melanggar ketentuan) lalu lintas. Sehingga secara singkat pihak yang dapat dimintakan ganti rugi atau pertanggungjawaban atas adanya kecelakaan lalu lintas (sepeda motor

Pertanyaan Salam. Bapak dan ibu Saya sudah menikah selama 35 tahun dan dikaruniai 3 anak, dan sampai saat ini mereka tidak memiliki surat nikah. Bapak saya saat ini dalam kondisi sakit. Saya mempunyai pertanyaan yang menyangkut warisan bapak saya yang berupa properti yang beratasnamakan bapak saya sendiri. Dan saya di sini sebagai anak cowok yang

Pertanyaan Pada bulan Januari, id card saya hilang di angkot. Lalu di bulan Februari, gaji saya dipotong sebesar Rp150 ribu untuk penggantian id card yang hilang. Perjanjian tertulis tidak ada aturan demikian. Jadi hanya penyampaian melalui lisan saja. Tapi 2 hari sebelum kejadian saya, ada karyawan lain juga id card-nya hilang, tetapi karyawan tersebut tidak dipotong gajinya. Apa yang harus

Pertanyaan Di sebuah perusahaan ada pimpinan yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) dan pihak HRD adalah warga negara Indonesia (WNI). Apabila HRD merekrut tenaga kerja WNI, apakah dalam perjanjian kerja tersebut TKA (sebagai atasan calon tenaga kerja) juga harus tanda tangan? Atau sudah cukup HRD mewakili perusahaan? Adakah hukum yang mengatur? Kalau ada, mohon dibagikan